Jakarta l hukumonline.com

Mengenal sistem hukum dan budaya calon pasangan merupakan keniscayaan bagi perempuan Indonesia yang ingin menikah dengan pria warga negara asing. Atau sebaliknya, pria Indonesia yang akan married dengan perempuan WNA. "Dalam perkawinan campuran, akan muncul banyak masalah hukum," kata Merry Girsang, Ketua Umum KPC Melati.

Agar problem hukum tidak merepotkan pada saat melangsungkan pernikahan atau sesudah membina rumah tangga, pasangan perkawinan campuran kudu paham sistem hukum masing-masing. Perempuan Indonesia yang ingin menikah dengan pria warga negara asing perlu memahami hukum di negara calon suaminya, termasuk tata cara dan aturan perkawinan lintas negara.

Dorongan agar warga negara Indonesia (WNI) lebih memahami sistem hukum negara calon pasangan sebenarnya juga tersirat dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apalagi kalau perkawinan itu berlangsung di negara calon pasangan. Simak saja rumusan pasal 56 ayat (1): Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara perkawinan itu dilangsungkan".

Didorong kebutuhan akan pentingnya memahami sistem hukum negara calon pasangan, KPC Melati menggelar acara sharing dan diskusi bertema ‘Bagaimana Peraturan dan Budaya di negara-Negara Suami WNA’ di Jakarta, Jum’at (25/4) sore. Menurut Merry, sharing dan diskusi ini lebih ditujukan untuk menampung pengalaman sejumlah WNI yang menikah dengan pria WNA. Hasilnya akan dibawa ke diskusi yang lebih besar dan melibatkan para pemangku kepentingan.

Budaya, Komunikasi

Selain sistem hukum yang berlaku di negara calon suami, para perempuan Indonesia juga perlu memahami budaya dimana calon suami tinggal. Budaya dimaksud dalam konteks ini tidak terbatas pada cara menyampaikan pendapat, kebiasaan sehari-hari, dan kekayaan, tetapi juga sampai ke hal-hal yang dianggap sepele seperti binatang peliharaan calon pasangan.

Sayang, seringkali persoalan budaya itu terabaikan oleh calon pasangan kawin campur. Hambatan budaya muncul tanpa disadari, sehingga pada akhirnya menimbulkan miskomunikasi antarpasangan. Bukan tidak mungkin miskomunikasi itu berakhir dengan perceraian. "(Masalah) budaya jarang terlihat, tapi bisa menimbulkan insiden," ujarnya.

Leila Mona juga berpendapat bahwa akulturasi budaya juga turut berkonstribusi mendorong orang untuk menikah lintas negara. Orang yang melebur atau asimilatif pada suatu budaya, cenderung berpikiran positif pada perkawinan campuran.