REMUNERASI : Bukan Sekedar Kenaikan gaji

Pangkalpinang l pta-babel.net

 
Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan, bersama dengan Wakil Ketua MA bidang non Yudisial, Tuada Pembinaan, Tuada Agama, KPTA dan KPT Kep. Bangka  Belitung pada acara penyampaian pengarahan kepada para hakim se-Provinsi Bangka Belitung, Rabu (2/4) di Griya Timah Pangkal Pinang

PANGKALPINANG. badilag.net Remunerasi  yang kini diberikan kepada Mahkamah Agung adalah tunjangan kinerja. Remunerasi  bukan kenaikan gaji atau tunjangan jabatan. Oleh karena itu,  pemberian remunerasi  ini seratus prosen  bergantung kepada kita semua. Bahkan,  sangat memungkinkan jika kinerja kita tidak beres, tunjangan kinerjanya akan dihapuskan.

Hal demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan, pada  saat memberikan pembinaan bagai para  hakim se wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung, Rabu (2/4) siang, bertempat  di Griya Timah, Pangkal Pinang.

Lebih lanjut Bagir Manan menjelaskan bahwa secara individual tunjangan  kinerja ini bisa dihapuskan. Misalnya ketika seseorang hakim “dinon-palukan”, maka secara serta merta tunjangan kinerja hakimnya pun menjadi hilang.

MA susun Kriteria Kinerja

Berkaitan dengan tunjangan kinerja ini, kini MA sedang  menyusun kriteria kinerja.  Menurut  Bagir Manan, bahwa  paling tidak ada beberapa hal yang menjadi prioritas perhatian Mahkamah Agung untuk peningkatan kinerja ini. Bagir  menyebut  penyelesaian perkara, persoalan eksekusi putusan, penyelenggaraan peradilan yang efektif    dan  tertib, kualitas pelayanan pada masyarakat, dan akses publik, sebagai unsur yang sangat dominan dalam peningkatan kinerja.

Berbicara mengenai akses publik,  Bagir Manan , menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi. “pemanfatan IT di pengadilan sangat penting untuk transparansi dan  memperluas akses publik terhadap informasi pengadilan, oleh karena itu para pimpinan pengadilan disemua lingkungan harus memiliki perhatian yang  tinggi terhadap pengembangan teknologi informasi”, tegas  Bagir Manan

Pelayanan Tanpa Tatap Muka

Sedangkan untuk pelayanan publik, Bagir kembali menyegarkan  gagasan yang pernah digulirkannya pada saat Rakernas di Makasar tahun lalu. Menurutnya pengadilan harus mengembangkan pelayanan tanpa tatap muka.

Jika yang berperkara ingin mengetahui biaya perkara, biaya eksekusi, dll, mereka cukup mendapatkannya melalui media informasi yang tersedia, tidak perlu bertanya ke petugas”, ungkapnya.

Bagir meyakini dengan sistem pelayanan tanpa tatap muka, pengadilan akan terhindar dari pitnah, terutama yang berkaitan dengan persoalan uang.
Masih mengenai pelayanan ini, Bagir Manan pun kembali menekankan sistem pembayaran biaya perkara melalui bank.           
           
“Kini telah banyak pengadilan yang telah menerapkan sistem pembayaran biaya perkara melalui bank,  langkah inovatif ini sebaiknya ditiru oleh pengadilan lain”,  ungkap Bagir Manan.  (asnoer | www.badilag.net)