Menurut dia, suap yang diterima Imas tidak serta merta membuat majelis PHI memenangkan Onamba sebagai penggugat. Putusan tersebut diyakini karena dilandasi sejumlah faktor, urai Basari Budhi memaparkan pertimbangan dakwaan kesatu primair, Pasal 12 huruf C UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Selain itu, ketika menilai dakwaan kesatu primair terkait penyertaan, majelis hakim tak sependapat dengan penuntut umum. Yaitu terkait keterlibatan Plh Panitera Muda PHI Bandung, Ike Wijayanto.

Majelis menyatakan, Ike tak terbukti menerima uang dari Onamba melalui Odih. Pasalnya, Ike membantah penerimaan itu baik saat pemeriksaan di penyidik maupun di pengadian. Apalagi uang senilai Rp200 juta hanya klaim sepihak Odih dan tanpa diketahui orang lain maupun didukung alat bukti lain.

Percobaan Suap

Majelis juga menyatakan, Imas terbukti melakukan perbuatan seperti dakwaan kedua pertama, Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 UU 31/1999 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Alias percobaan penyuapan pada anggota majelis hakim kasasi, Arief Soedjito.

Majelis berpendapat, di persidangan terungkap fakta saat Imas ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Juni 2011, ada uang Rp200 juta di dalam mobilnya. Uang tersebut memang akan diserahkan pada Arief Soedjito yang sebelumnya telah dihubungi Imas atas permintaan Odih.

Uang tersebut dimaksudkan untuk mengamankan perkara yang ditangani majelis kasasi PHI dimana Arief adalah salah satu anggotanya. Tujuannya memang agar kasasi yang diajukan pihak buruh tetap dimenangkan Onamba.

Tertangkapnya Imas oleh KPK menurut majelis hakim sudah cukup menguatkan percobaan penyuapan oleh Imas, Odih dan bos Onamba, Shiokawa Toshio. Sekalipun uang tak sampai pada tujuan, tetapi majelis berpendapat, hal itu adalah bentuk belum lengkapnya perbuatan suap, dengan maksud agar si penerima melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jabatannya.

Sebelum sampai amar putusan, hakim Singgih Budi P mempertimbangkan tuntutan hukuman pada Imas oleh jaksa  selama 13 tahun. “Tuntutan tersebut terlalu emosional,” terangnya.

Menurut dia, semua pihak memang harus mendukung pemberantasan korupsi, namun hukuman tidak boleh menyimpang dari tujuan pemidanaan yaitu guna membina. Selain untuk tujuan efek jera, namun pemidanaan tak boleh dimaksudkan untuk balas dendam.

Sehingga meskipun alasan memberatkan bahwa Imas tak mengakui perbuatan dan tak mendukung upaya pemberantasan korupsi, majelis hakim memangkas hukuman buat Imas lebih dari setengah tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum. Ditambah, dengan denda Rp200 juta atau jika tak mampu membayar dikenakan kurungan selama tiga bulan.

Majelis memberi waktu penuntut umum dan terdakwa untuk mempertimbangkan putusan selama tujuh hari. Sedangkan pihak terdakwa menyatakan, untuk menunggu putusan Imas lebih dahulu lalu menentukan sikap.

Penuntut umum menyatakan, dari sisi dakwaan pihaknya sudah menyiapkan sega hal bersama bukti akan keterlibatan banyak orang dan perbuatan terdakwa sendiri. “Sehingga selaku hakim yang menerima suap, dia layak kami tuntut pidana selama 13 tahun,” ujar Jaksa Riyono.

penulis : Inu