Dirjen Badilag Lantik 19 Pejabat Eselon IV

Jakarta l badilag.net

Dirjen Badilag Wahyu Widiana melantik dan mengambil sumpah 19 pejabat eselon IV di Gedung Badilag, kemarin (10/8/2010). Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Dirjen Badilag Nomor: 3000/DjA/Kp.04.6/VIII/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

“Kami mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Mari kita bekerja untuk menunjang visi dan misi Mahkamah Agung,” kata Dirjen Badilag. Hadir dalam acara ini, para pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan para keluarga pejabat yang dilantik.

Dari 19 pejabat yang dilantik, tujuh di antaranya ditempatkan di Sekretariat Ditjen, empat di Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, lima di Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, dan tiga di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama.

Para pejabat eselon IV di Sekretariat Ditjen yang dilantik adalah Susi Ari Purwanti, SH sebagai Kasubbag Akuntansi Bagian Perencanaan dan Keuangan; Dwiana Sri Handayani, SH sebagai kasubbag umum Bagian Kepegawaian; Hj. Komariah, SH sebagai Kasubbag Mutasi Bagian Kepegawaian.

Selain itu, H. Dedy Juniawan, SH sebagai Kasubbag Ketatalaksanaan bagian Organisasi dan Tata laksana; Hirpan Hilmi, ST sebagai Kasubbag Dokumentasi dan Informasi bagian Organisasi dan Tata laksana; Mursidah sebagai Kasubbag Tata Usaha Bagian Umum dan H. Suardi Kasubbag Rumah Tangga Bagian Umum.

Beberapa pejabat yang baru dilantik menandatangani berita acara pengambilan sumpah.

Di Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, para pejabat eselon IV yang dilantik adalah Drs. Muhidin sebagai Kasi Mutasi I Subdit Mutasi Hakim; M. Yuswar Sukin, SH, MH sebagai Kasi Mutasi II Subdit Mutasi Panitera dan Jurusita; Mamfaluthi, SH.I sebagai Kasi Peningktan Mutu Panitera dan Jurusita Subdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama; dan Nursalam, SH sebagai Kasi Arsip dan Dokumentasi Subdit Data dan Evaluasi.

Di  Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, para pejabat eselon IV yang dilantik adalah H. A. Pariduddin, SH sebagai Kasi Sarana Kerja Pengadilan Subdit Tata Kelola; Irwansyah, SH sebagai Kasi Bimbingan I Subdit Bimbingan Monitoring; Chrisnayeti, SH sebagai Kasi Bimbingan II Subdit Bimbingan dan Monitoring; Daud Alwadud, SE, MM sebagai Kasi Monitoring dan Evaluasi Subdit Bimbingan dan Monitoring; dan Gutomo Sujanadi, SH sebagai Kasi Statistik Subdit Statistik dan Dokumentasi

Sementara itu, Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama, para pejabat eselon IV yang dilantik adalah Abdallah Taslim, SH sebagai Kasi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Subdit PK; Bedjo sebagai Kasi Penelaahan Berkas Perkara Peninjauan Kembali  dan Drs. Mukhlisin sebagai Kasi Pengkajian Syariah dan Hisab Rukyat.

Utamakan kerja sama

Sebagian besar pejabat yang dilantik tersebut berasal dari Ditjen Badilag sendiri. Hanya sebagian kecil yang dari luar Badilag. Kepada seluruh pejabat tersebut, Dirjen Badilag berpesan agar dapat bekerja sama dengan baik.

“Kita punya program besar Justice for All. Mari kita siapkan betul program ini sesuai dengan tupoksi kita masing-masing,” ungkap Dirjen

Para pejabat yang baru dilantik berpose bersama Dirjen, Sekretaris dan para Direktur Ditjen Badilag.

Dirjen menegaskan, program Justice for All ini bukan sekedar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, seperti sidang keliling, perkara prodeo dan posbakum. Lebih dari itu, Justice for All juga berarti pemberian pelayanan publik yang prima, salah satunya ditandai dengan transparansi publik.

“Tugas kita adalah melakukan pembinaan agar peradilan dapat berjalan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ini bukan hanya tugas salah satu direktorat, tapi ini tugas kita bersama,” Dirjen menandaskan.

Di ujung sambutannya, Dirjen memaparkan posisi Badilag dan Uldilag. Ditegaskannya, persoalan manajemen berada di tangan badilag, sedangkan mengenai teknis yustisial berada di pundak Uldilag. Hal ini juga berlaku untuk program Justice for All. Misalnya dalam hal penyusunan pedoman pemberian bantuan hukum.

“Pada dasarnya kita tidak boleh melakukan tugas di luar kewenangan kita. Tapi kalau diberi kewenangan, kita harus melaksanakannya dengan baik,” ujarnya.

(hermansyah)